BOERERO.ID SANANA – Masyarakat bersama Mahasiswa dan elemen gerakan di Kabupaten Kepulauan Sula terlibat menggelar aksi unjuk rasa terutama menolak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), Senin (11/4/2022).
Unjuk rasa ini dipusatkan di sejumlah titik yakni di pasar, depan kantor Mapolres, serta di kantor DPRD Sula dengan bawa kurang lebih 10 tuntutan. Dinataranya, menolak kenaikan BBM, mendesak Polres sula untuk tidak “berselingkuh dengan mafia BBM”. Mendesak Polres Sula bentuk Satgas BBM. Mendesak pemerintah pusat untuk turunkan harga minyak goreng. Mendesak pemerintah daerah dan DPRD Sula melakukan pengawasan terhadap dan mengevaluasi kinerja pihak SPBU.
Aksi berawal dari pasar hingga berlangsung depan Mapolres Kepsul itu, massa aksi mendesak polisi mengungkap dalang dibalik kelangkaan BBM. Sebab kelangkaan minyak yang terjadi ini sejak sebulan terakhir di Sula. Massa menduga penyebab langkanya minyak di Kepuluan Sula ada kerja sama dengan pihak -pihak tertentu dengan SPBU. “Kelangkaan BBM jenis Pertalite yang terjadi sekarang ini kemudian memunculkan berbagai macam spekulasi antara pihak-pihak terkait dengan SPBU,” kata salah satu peserta aksi, Ikram Fataruba.
Ikram mengatakan, stok pertalite dari pertamina wai kalopa ke SPBU biasanya dalam sehari 10 ton, namun belakangan ini pelayanan BBM jenis tersebut hanya dilakukan dari pukul 08: 00 hingga 12: 00 WIT. “ Padahal dalam sehari 10 ton, tapi dari jam 8 sampai 12 pelayanan terhadap pertalite sudah tidak ada lagi, ini kan aneh,” cecernya di hadapan Kapolres Kepsul.
Dia menegaskan, dengan jumlah sebanyak itu tak mungkin habis dalam sehari hanya melayani kendaraan di Sula yang jumlahnya tidak seberapa. Sebab itu mustahil karena diduga ada persengkongkolan terkait dengan kelangkaan minyak di Sula saat ini.
“ Hal ini sangat tidak mungkin, masa 10 ton dari jam 8-12 BBM jenis pertalite di SPBU sudah habis. Hal ini kemungkinan besar dipermainkan pihak SPBU dengan pihak-pihak terkait,” tandas Ikram.
Berikut tuntutan masa aksi bersama Masyarakat, Mahasiswa, dan Elemen gerakan di Kabupaten Kepulauan Sula. (1). Menolak Kenaikan BBM. (2) Menolak BBM jenis Pertamax. (3) Menolak BBM jenis Dexlite. (4) Mendesak PT Pertamina segera melakukan Sosialisasi kebutuhan pemakaian di Sula. (5) Mendesak Polres sula untuk tidak “berselingkuh dengan mafia BBM”. (6) Mendesak Polres sula bentuk Satgas BBM. (7) Mendesak pemerintah pusat untuk turun kan harga minyak goreng. (8) Mendesak pemerintah daerah dan DPRD Sula melakukan pengawasan terhadap dan mengevaluasi kinerja pihak SPBU. (9) Mendesak pemerintah daerah kepulauan Sula segera membuat kembali regulasi tentang pendistribusian BBM jenis minyak Tana. (10) Tolak Presiden Tigah Periode. (Ano)
