BORERO.ID. TIDORE – Aksi Tolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dituntut element mahasiswa yakni massa aksi yang tergabung dalam Front Barisan Rakyat Tidore Bergerak (BARATIB) dan HMI Cabang Tidore rupanya seirama dengan pemangaku kebijakan Pemerintah Kota Tidore Kepuluan (Tikep).
Dua elemen tersebut mendesak pemerintah daerah terkait beberapa poin tuntutan, diantaranya mendesak pemerintah daerah bersama-sama menolak kenaikan harga BBM. Mendesak pemerintah daerah menstabilkan harga minyak goreng, mendesak pemerintah daerah menolak kenaikan PPN, serta mendesak pemerintah daerah menolak wacana 3 periode presiden maupun meninjau kembali harga transportasi yang lagi naik.
Kedatangan masa aksi BARATIB yang hadir pada pukul 10.00 WIT, sedangkan HMI Cabang Tidore tiba di kantor Walikota Tidore Kepulauan pukul 14.00.WiT. Usa menyampaikan orasi sekitar satu jam lebih akhirnya ditemui Walikota Capt H. Ali Ibrahim dan Wakil Walikota Muhammad Sinen, Senin (11/4/2022).
Kedua pucuk pimpinan pemerintah Kota Tidore Kepuluan itu dihadapan masa aksi di depan kantor Walikota turut mengharapkan agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak naik. Ali Ibrahim menagatakan, ia bersama Wakil walikota seirama agar BBM tidak naik yang sudah diupakan untuk disuarakan ke pusat melalui partai, akan tetapi ini merupakan kebijakan nasional yang dipengaruhi konflik Rusia-Ukraina. “ kami juga sangat mengharapkan BBM tidak naik, kami sudah meyuarakan ke pusat melalui partai, namun ini kebijakan nasional dan kami akan monitor terus harga BBM ini, kenaikan dipengaruhi oleh pasar global,” katanya kepaada masa aksi.
Ali Ibrahim juga menambahkan terkait dengan menstabilkan harga minyak goreng, telah diinstruksikan Kepada Dinas Perindagkop agar cepat menyikapi ini untuk menyampaikan memberitahun ke pusat terkait kondisi yang ada di daerah, hal yang sama juga akan diupayakan mengenai tuntutan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “Terkait wacana 3 Periode, Presiden Jokowi pun di media nasional terlah menyampaikan bahwa tidak akan mencalonkan diri 3 periode, karena sesuai dengan amanat undang-undang hanya 2 periode, jadi 3 periode itu hanya sebatas wacana,” imbuhnya.
Sementara Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dalam kesempatan yang sama juga mengatakan, kenaikan harga BBM dirasakan semua daerah, bukan hanya Kota Tidore dan aksi yang dilakukan oleh Front BARATIB ini juga dilakukan oleh Mahasiswa di semua daerah, ini artinya masyarakat sangat menolak kebijakan kenaikkan BBM. “Akan tetapi, penolakan Pemerintah Daerah tidak sama dengan Penolakan Masa Aksi, kami akan menyurat secara tertulis terkait dengan masukan-masukan yang kami dapatkan setiap hari, kami akan menyurat ke Pemerintah Pusat terkait dengan kenaikan BBM,” Tutur Muhammad Sinen.
Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan tersebut juga menambahkan, terkait dengan wacana-wacana 3 periode itu hanya sebatas wacana, sumber kejelasannya belum ada. Presiden juga telah menyampaikan secara jelas bahwa tanggal 14 Februari 2024 itu akan diselenggarakan Pemilihan Umum, dan itu jelas. Kemudian Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di Tahun 2024 bulan 11 itu juga jelas, yang sampai sekarang belum jelas itu masalah aturannya.
“Namun terkait aturan Pemilihan Umum, Presiden Jokowi sudah meminta kepada DPR RI dan Pemerintah untuk secepatnya terbitkan aturan-aturan terkait dengan Pemilihan Umum, maupun Pilkada serentak,” tutup Muhammad Sinen. (Poel)
