Aksi GMNI Suarakan Sejumlah Kasus di Hari Anti Korupsi

GMNI Sula saat menggelar aksi untuk memperingati hari anti korupsi sedunia || Foto : Karno/borero.id

BORERO.ID SULA-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sula menggelar aksi  dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia dengan harapan secepatnya diselesaikan oleh Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Kepulauan sula.

Aksi GMNI tersebut berlangsung di beberapa titik, yakni Pasar Basanohi, depan Polres Sula, Kejaksaan Negeri Sanana, Taman Wansosa, Sabtu (09/12/2023).

Ketua GMNI Sula Rifki Leko menyatakan, aksi ini sejalan dengan momentum memperingati hari anti korupsi sedunia sehingga beberapa kasus korupsi di Sula sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Sebut saja dugaan kasus korupsi Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2021 yang telah ditangani pihak Kejaksaan Sula.

Rifki menyebut, anggaran BTT sebesar Rp 28 milar yang dikelola dua instansi yakini Dinas Kesehatan kelola 26 milyar, dan 2 milyar di kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diduga terdapat praktek tindak pidana korupsi.

Menurut dia, dua instansi ini diduga salah menggunakan anggaran pada dua aitem kegiatan pengadaan alat pendingin vaksin mesin TCW Rp- 2.552.300.000.00 pada bulan Maret 2021 dan pembayaran langsung untuk penanganan covid -19. Pelayanan kesehatan masyarakat sebesar Rp- 5.000.000.000,00 pada tanggal 21 bulan Desember tahun 2021 sebagaimana hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Kejari Sula.

” Namun hingga kini masih tahap pemanggilan saksi saksi terkait dalam kasus BTT ini,” ungkap Rifki Leko.

Selain itu, GMNI Sula juga menyeroti dugaan kasus pengawasan Dana Desa yang melekat pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 1,1 milar. Dugaan kasus ini sudah dilidik oleh pihak Polres Sula, tapi masih menuggu hasil audit BPKP Malut sehingga belum ada kejelasan sampai saat ini.

Untuk itu, GMNI Sula sacara kelambagaan menyatakan sikap, pertama, Kejari Sula untuk segera membuka hasil audit BPKP Malut kepada publik. Kedua, segera melakukan pemanggilan paksa kepada Direktur PT Pelangi Indah Lestari. Ketiga, jangan mencoba melindungi oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Keempat, mendesak Kejari Sula segera menelusuri aliran Dana BTT yang mengalir kepada Dinas Kesehatan dan BPBD.

” Dan kelima mendesak kepada Polres Sula agar terbuka proses hukum terkait pengusulan anggaran pengawasan Dana Desa pada inspektorat Sula,” tegas Rifki Leko. (*)

Penulis : Karno Pora

Editor : Sandin Ar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *