TIDORE.BORERO.ID – Peran lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sangat penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah, untuk itu perlu di berikan kewenangan dan peran lebih secara konstitusional untuk mengawal kepentingan daerah, bangsa dan negara. DPD harus terlibat dalam pengambilan keputusan bersama pemerintah dan DPR RI, tidak sekedar memberi pertimbangan dan masukan secara kelembagaan. Itulah harapan yang muncul dalam kegiatan penyerapan aspirasi dan dengar pendapat masyarakat di Tidore.kamis. (31/3/22).
Anggota MPR RI, Husain Alting sjah dalam kegiatan bersama masyarakat Tidore. menyampaikan perlu adanya penguatan kelembagaan DPD RI, yakni memperkuat kewenangan dari lembaga DPD RI yang menjadi tempat berhimpun senator dari daerah. Kedudukan DPD dan DPR perlu dilakukan penataan kembali, sehingga kedua lembaga ini tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran, Ujarnya.
Ia, menambahkan selama ini DPD melalui alat kelengkapan sebatas melakukan rapat kerja dengan kementerian terkait, dan menyampaikan hasil pengawasan dan inventarisasi masalah. Secara kelembagaan kami tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan kepentingan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan. DPD sendiri hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap peraturan perundangan.
Untuk itu, kiranya ke depan perlu adanya amandemen UUD 1945 khususnya mengatur tentang kewenangan DPD RI. Sehingga lembaga ini menjadi bagian dari memperkuat sistem Check and balance, dan konsolidasi demokrasi. Kita berharap DPD dapat mempertegas jati dirinya sebagai representasi daerah, bukan kelompok atau kepentingan tertentu. Di situlah kekuatan para senator DPD berdiri kokoh, tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, peserta dengar pendapat berharap kepada DPD RI untuk menyikapi isu terkait dengan penundaan pemilu dan perpanjangan periode presiden yang digulirkan oleh partai politik dan elite tertentu. Harapannya kita semua dapat patuh dan taat pada konstitusi, dan jadwal pemilu yang telah ditetapkan. Jangan sampai konstitusi kita di rubah sesuai dengan kepentingan elite tertentu, ujar Hamid.
Sementara itu, Abdurahim mewakili tokoh pemuda mengatakan DPD RI secara kelembagaan harus menyikapi isu dan opini yang liar ini, jangan sampai kepentingan yang lebih besar harus ditinggalkan. Masyarakat berharap MPR, DPR, DPD, serta pemerintah fokus berkerja sesuai dengan peraturan perundangan. Saat ini yang rakyat butuhkan adalah bagaimana kondisi ekonomi bisa pulih kembali pasca pandemi Covid-19, rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan dan bantuan permodalan dari pemerintah.
” Para petani, buruh, dan profesi lainnya membutuhkan keseriusan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang ada untuk kepentingan kesejahteraan, dan perbaikan nasib warga,” tegasnya.
Kegiatan yang berlangsung di pondopo kadaton Tidore di hadiri oleh perwakilan masyarakat kampung, baik itu tokoh agama, adat dan pemuda. Antusias masyarakat sangat tinggi dalam menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh Anggota MPR RI.(Poel)
