HALBAR  

Bawaslu Halbar Rakor Pengawasan Tahapan Kampanye

BORERO.ID HALBAR— Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Halmahera barat (Halbar) Gelar Rapat Koordinasi,terkait Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 Untuk Pengawasan Kelurahan Desa (PKD) Se-kabupaten Halmahera barat.

Giat rapat koordinasi tersebut berlangsung di gedung Hotel D’hoek desa Hatebicara kecamatan Jailolo Rabu (27/12/2023).

Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu provinsi Sumitro Muhamadia dalam sambutanya menyampaikan bahwa,Selaku Jajaran Pengawasan Tingkat Kecamatan, tentuh punya andil tersendiri dalam menentukan Hajatan demokrasi yang Damai dan nyaman.”Bapak ibu yang menentukan Demokrasi pada tanggal 14 febeuari karna kalian yang duduk paling ujung”Ujarnya

Untuk itu,Dirinya Berharap,Seluruh Pengawas kecamatan se-halmaheraa barat,agar menjalankan tugas dan Fungsi sesuai regulasi yang sudah dijelaskan dalam peraturan PerBawaslu.v”dalam menjalankan kewajiban Pedoman yang diajarkan itu jangan keluar dari norma, kalau kelaur akan benturan dengan hal etik bahkan ada pidannya.”tegas Sumitro.

Dikatakan,Tahapan,Demokrasi tahun 2024,sudah berlangsung kurang lebih empat pekan lamanya,Dimana waktu tersebut tentuh potensi pelanggaran akan terjadi.sehingga pencegahan melalui pengawasan itu lebih diharapkan aktif dalam pesta demokrasi. “kira sudah masuk 30 hari di mana masuk pada masa Mulai Panas, sampai hari H,modus peserta pemiliu semakin canggi makanya kita sebagai pengawasan harus dilakukan yang baik sebagai tugas tugas kita.”pintahnya

Sementara,Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera barat Nimrot Lasa dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa,Pengawasan Kelurahan/Desa merupakan Ujung tombak dalam pesta demokrasi,untuk itu,Peran Penyelenggara pengawasan tingkat kecamatan mampuh mencegah unsur pelanggaran yang nantinya terjadi.v”PKD Adalah Garda terdepan Bawaslu,dimasa kampaye adalaha masa perjuanagan,berjuang melawan Isu sarah,melawan Monay Politik.”Paparnya

Selain Itu,lanjut Ketua,Guna meningkatkan kapasitas selaku petugas Pengawasan dilapangan,tentuh tidak terlepas dengan matangnya Aturan yang ditentukan lewat UU pemilu.sebab hal itu menjadi pedoman dalam melihat berbagai problematika berlangsungnya Pesta Rakyat. “Teman teman seharusnya mampuh memahami pasal yang dijelaskan,agar bisa mengukur pelanggaran dilapangan nanti.”Pungkasnya. (iin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *