BORERO.ID – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Tidore menggelar rapat pembahasaan laporan realisasi semester satu tahun 2025, sekaligus memproyeksikan kondisi fiskal hingga akhir tahun anggaran.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tidore H. Ade Kama, bertempat di ruang rapat DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin 7 Juli 2025.
Ketua DPRD Kota Tidore, H Ade Kama kepada wartawan mengatakan dalam rapat tersebut, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah, termasuk potensi perubahan proyeksi pendapatan dan dampaknya terhadap belanja publik.
“Evaluasi ini juga menjadi dasar penting menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun 2025,” Katanya
Ia menuturkan, beberapa isu strategis yang menjadi sorotan seperti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih berada di bawah target. Selain itu Pihaknya juga menyoroti adanya kelalaian retribusi di sejumlah titik penagihan, yang dianggap berdampak signifikan terhadap penerimaan keuangan daerah.
“DPRD mendesak perlunya langkah konkret dalam bentuk pengawasan lapangan, pembenahan sistem penarikan retribusi, serta penegakan aturan untuk menutup celah kebocoran pendapatan tersebut.” Ucap Ade Kama.
Ia menyatakan, pada rapat itu juga membahas penambahan anggaran yang cukup besar di tahun 2025, khususnya untuk pembiayaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“DPRD mengingatkan agar rencana belanja tersebut tidak mengganggu porsi anggaran pembangunan dan pelayanan publik, serta dikelola dengan perencanaan yang matang dan akuntabel.” Tuturnya
Selain itu juga adanya pembahasan antisipasi terhadap kejadian di luar dugaan, seperti bencana alam, kondisi darurat kesehatan, maupun peristiwa sosial lainnya, yang berpotensi memerlukan penanganan segera dan alokasi anggaran tak terduga.
“Pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan cadangan anggaran dan mekanisme tanggap darurat yang efektif agar bisa merespons secara cepat dan tepat tanpa mengganggu program prioritas yang telah ditetapkan.” Ujarnya
Ia menambahkan rapat evaluasi ini bukan hanya menjadi bentuk pengawasan bersama, tetapi juga ruang kolaborasi menyusun kebijakan fiskal yang lebih realistis, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“DPRD dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan sinergi dalam mengelola keuangan daerah demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan.” Pungkasnya ***
