BORERO.ID – Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba didesak Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Provinsi Malut untuk segara mengevaluasi sejumlah jajarannya selaku Abdi Negara atau Aparatur Sipil Negera (ASN). Desakan ini lantaran sejumlah Abdi Negara yang bekerja di Dinas Pangan melakukan aksi ke Haryanti Hatary selaku Kepala Dinas disertai memboikot atau memalang pintu masuk kantor, Senin (12/04/2021) pekan kemarin.
Ketua PWPM Provinsi Malut Faujan A. Pinang menilai, apa yang dilakukan para ASN itu tidak menyelesaikan masalah di internal dinas tersebut, melainkan menambah masalah. Selain itu dapat mencederai wibawa ASN Pemprov Maluku Utara.
“Soal benar atau tidak yang mereka tuduhkan terhadap pimpinan mereka, bukan dengan cara demo, tapi mereka harusnya menyampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi melalui cara yang lebih baik. Sebab demo itu tidak menyelesaikan masalah dan bukan pula cara pertama untuk menyelesaikan masalah. Lagian ASN itu bukan pendemo,” ujar Faujan melalui siaran persnya, Kamis (16/4).
Untuk itu, kata Faujan, gubernur melalui Sekretaris Daerah harus mengevaluasi ASN yang melakukan demo tersebut, karena langkah itu hanya mencederai nama ASN maupun Pemprov Malut. Selain itu, dirinya menduga ada provokator dibalik demo tersebut sehingga sekda wajib mengevaluasi para ASN yang terlibat.
“Jadi pak Sekda jangan hanya evaluasi kepala dinas, tapi ASN yang demo juga harus dievaluasi. Bukan hanya dievaluasi para ASN itu, melainkan harus dibina sehingga begitu ada masalah internal jangan langsung mengambil langkah demo dan palang kantor,” kata Faujan.
Faujan mengaku, desakan untuk mengevaluasi para ASN itu karena bukan hanya masalah mereka demo, tapi berdasarkan informasi bahwa diduga mereka (ASN) yang ikut demo itu malas berkantor.
“Masa mereka evaluasi seseorang sementara mereka saja diduga malas berkantor, inikan aneh. Maka Sekda wajib mengevaluasi ASN yang malas berkantor dan bukan hanya ASN di Dinas Pangan melainkan disemua OPD yang ada di Pemprov Maluku Utara jika malas berkantor,” pintanya secara tegas,
Parahnya lagi, kata Faujan, yang memimpin demo itu kepala bidang bahkan di pemberitaan media massa sekretaris dinas juga ikut. Padahal, informasi dari beberapa staf kepala bidang yang menjadi koordinator demo dan sekretaris jarang berkantor.
“Ini yang perlu dicurigai, ada apa sebenarnya. Apa yang mereka tuduhkan itu harusnya mereka lebih tahu kalau saat ini semua Pemda di Indonesia mengalami kondisi yang sama karena penerapan aplikasi baru. Kalau soal malas berkantor, coba dicek kehadiran mereka juga, maka harus jatuhi hukuman disiplin terhadap ASN yang melakukan demo,” tegasnya kembali.
Prinsipnya, Faujan menambahkan, semuanya harus dievaluasi dan menilai secara professional. “Jangan karena kepala dinas atau sekretaris maupun kepala bidang dekat dengan gubernur atau wagub lalu harus berpihak, ini yang kami ingatkan,” ujar Faujan.
Untuk diketahui, aksi dilakukan sejumlah Abdi Negara atau ASN Dinas Pangan kepada Haryanti Hatary selaku Pimpinan mereka itu adanya mosi ketidakpercaayan. Aksi ini terjadi sekitar pukul 09 : 00 WIT, Senin (12/2) pekan kemarin. Para Abdi Nagera ini memalang pintu masuk kantor yang beralamat di Jalan Raya Bundaran Sofifi, Kota Tidore Kepuluan. Dalam aksi itu para Abdi Nagera ini menuangkan sekitar 6 poin mosi ketidakpercayaan atau pernyatan sikap mereka dengan tujuan dibijaki oleh Gubernur Malut. (Red)
