BORERO.ID – Sekretaris PKB Malut Abdul Malik Sillia melontarkan teguran keras kepada pengurus PKB Kepulauan Sula, lantaran dinilai lemah dalam komunikasi politik lintas lembaga yang dianggap berpotensi menghambat arah pembangunan daerah, padahal DPC PKB Sula catatkan prestasi di momentum Politik tahun 2024 lalu.
Teguran tersebut disampaikan Abdul Malik Sillia pada acara pembukaan Musyawarah Cabang PKB Kepulauan Sula, yang dilaksanakan di ballroom Hotel Beliga, Senin 20 April 2026.
Dalam forum internal partai itu, Kehadiran Abdul Malik Sillia juga sebagai perwakilan Dewan Pungurus Pusat (DPP) PKB. Dengan mandat DPP, ia menekankan bahwa kekuatan politik tidak hanya diukur dari kemenangan elektoral, tetapi juga dari kemampuan membangun komunikasi strategis dengan berbagai pihak, terutama lembaga pemerintahan dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ia mengingatkan bahwa sinergi antara partai politik dan institusi seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan merupakan kunci dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah.
“Forkopimda itu memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kepolisian dan kejaksaan misalnya, kepolisian punya Polri, kejaksaan punya Kejagung. Mereka juga bisa menghadirkan program nasional di daerah,” tegas Malik.
Meski mengakui capaian politik PKB di Kepulauan Sula pada Pemilu Legislatif dan Pilkada 2024, Malik secara terbuka menyebut komunikasi politik yang dibangun DPC PKB Sula masih jauh dari harapan.
Menurutnya, lemahnya komunikasi tersebut dapat berdampak pada minimnya kolaborasi program antara partai dan pemangku kepentingan daerah.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pengurus DPC PKB Kepulauan Sula untuk segera berbenah dan memperkuat hubungan politik yang konstruktif dengan pemerintah daerah maupun unsur Forkopimda.
“Saya tekankan kepada seluruh pengurus DPC PKB Sula agar bisa menjaga hubungan baik dengan forkopimda. Jangan untung nama habis di belanja,” pungkasnya.
Pernyataan Malik menjadi sinyal tegas bahwa konsolidasi internal PKB tidak hanya berfokus pada kekuatan elektoral, tetapi juga pada kualitas komunikasi politik sebagai fondasi utama dalam mengawal pembangunan daerah secara berkelanjutan. **
