BORERO.ID TERNATE – Mengantisipasi laju inflasi jelang perayaan natal dan tahun baru (Nataru) 2023, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Ternate menggelar high level meeting yang dipusatkan di aula lantai III kantor Wali Kota Ternate, Kamis (15/12/2022)
Rapat ini dipandu Sekda Kota Ternate yang juga Ketua TPID Kota Ternate Jusuf Sunya, dihadiri Forkopimda Kota Ternate, pihak Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, dan instansi terkait serta distributor.
Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, high level meeting yang dilakukan sebagai langkah menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan di momen natal dan tahun baru 2023. Menurutnya, pertemuan menghadirkan para distributor dan agen bahan pokok di Kota Ternate itu juga sebagai langlah antisipasi inflasi jelang Nataru. “Rapat ini juga dilakukan untuk menyusun program kerja di tahun 2023,” katanya.
Dikatakannya, berdasarkan laporan sejuah ini terkait ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Kota Ternate mencukupi kebutuhan masyarakat Ternate jelang Nataru. “Semoga menjelang Nataru harga bahan pokok tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Kita juga akan lakukan pemantauan di segala sektor terutama bidang pangan,” ujarnya.
Wali Kota juga menekankan terkait pengawasan distribusi dan keterjangkauan harga kebutuhan bahan pokok. “Ini harus menjadi atensi semua pihak, perlu ada kolaborasi dan kerjasama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan,” harapnya.
Dia menyebut, ketersediaan bahan pokok menjadi salah satu faktor untuk menekan laju harga pasar dengan harapan agar ketersediaan bahan pokok tetap tersedia. “Karena ini juga mempengaruhi laju inflasi di Kota Ternate,” Kata M Tauhid.
Sementara, Kabag Ekonomi Setda Kota Ternate Nurhasanah Sumadayo, menyampaikan untuk menakan laju inflasi jelang Nataru maka bersama stakeholder terkait telah melaksanakan pasar murah di sejumlah Kecamatan Kota Ternate.
Pasar murah yang dilaksanakan Pemkot Ternate, selain untuk menekan laju inflasi pada tahun depan, Pemkot Ternate bersama unsur terkait akan menerapkan 4K dalam menekan angka inflasi. Diantaranya, keterjangkauan harga, ketersediaam pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, serta merespon kondisi eksisting saat ini khususnya mengenai kerawanan pangan dan krisis global.
Selain itu, Nurhasanah menjelaskan ada 9 langkah yang menjadi atensi pemerintah atas arahan mendagri dalam mengendalikan inflasi daerah seperti melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan rapat teknis TPID, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, melaksanakan gerakan menanam, maupun melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait. Selian itu, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
“Kemudian berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, serta merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi, dan memberikan bantuan untuk masyarakat kurang mampu melalui berbagai program,” kata Nurhasanah. (Red)
