BORERO. ID HALBAR— Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) bersama para pemilik pangkalan minyak tanah se-Halbar mengadakan rapat terkait kelangkaan BBM bersubsidi jenis minyak tanah, Senin (24/6/2024).
Rapat tersebut mengungkap adanya oknum polisi, TNI, dan petugas Disperindag yang diduga melakukan penyelundupan minyak tanah ke Weda, Halmahera Tengah.
Kepada media, Bupati Halbar James Uang, menjelaskan hasil pertemuan ini pihaknya mengambil dua poin penting. Pertama, Polres Halbar akan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi. Kedua, para pemilik pangkalan sepakat untuk tidak saling mengganggu jatah minyak tanah di masing-masing kecamatan agar tidak terjadi kelangkaan.
James juga menyeroti salah satu penyebab kelangkaan minyak tanah adalah keterbatasan armada pengangkut BBM yang sering terlambat mendistribusikan minyak tanah ke pangkalan di setiap kecamatan.
“Keterbatasan armada ini juga menjadi faktor terjadinya kelangkaan minyak di Halbar. Saya sudah memerintahkan Disperindagkop untuk mengatasi masalah ini agar tidak terjadi kelangkaan minyak tanah di Halbar,” kata dia.
Selain itu, James mengungkapkan kelangkaan minyak tanah juga disebabkan oleh penyelundupan yang dilakukan oleh oknum polisi dan tentara ke Weda, Halmahera Tengah, setiap malamnya sekitar 15 ton.
“Oknum-oknum polisi dan tentara di sini melakukan penyelundupan minyak tanah ke Weda hampir 15 ton setiap malam. Bayangkan saja, dalam sebulan, minyak tanah di Halbar akan habis,” ungkapnya.
Untuk itu, Bupati Halbar meminta Kasat Intel Polres Halbar dan Dandim Jailolo untuk menindak tegas oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyelundupan minyak tanah.
“Kami sudah berkomitmen untuk menindak tegas oknum-oknum ini. Selain itu, saya juga menegaskan kepada pemilik pangkalan minyak tanah untuk menjual sesuai mekanisme dan aturan. Jika tidak taat, izinnya akan dicabut,” tegasnya.
Sementara itu, Kasat Intel Polres Halbar, IPDA La Ode M. Masri, mengatakan bahwa kasus penyelundupan minyak tanah oleh oknum polisi akan dilimpahkan ke Propam. “Kalau persoalan ini kita limpahkan ke Propam. Ada kode etik yang memang harus ditindaklanjuti oleh Propam,” katanya.
La Ode menjelaskan, pihaknya belum bisa memastikan jumlah oknum polisi yang terlibat dalam penyelundupan minyak tanah ke Halmahera Tengah. “Oknum-oknum ini bekerja dalam satu lingkaran, dan di dalamnya juga ada oknum Disperindagkop Halbar,” ungkapnya.
Dari hasil pemantauan selama enam bulan, La Ode menyebutkan setiap malam sekitar 12 hingga 15 mobil melakukan penyelundupan minyak tanah ke Weda.
“Jika satu mobil membawa 500 liter, maka 7 ton lebih minyak tanah dibawa ke Weda setiap malam. Jika satu mobil membawa 1 ton, maka ada 15 ton minyak tanah yang diselundupkan setiap malam,” tandasnya. (*)