BORERO. ID HALBAR – Bupati, James Uang, membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana se-Maluku Utara 2024, Rabu (17/7/2024).
Kegiatan bertema “Meningkatkan Kolaborasi dan Integritas Dalam Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang Inovatif, Adaptif, dan Penguatan Resiliensi yang Berkelanjutan” itu berlangsung di Aula Kantor Bupati Halbar dan dihadiri BPBD se-Provinsi Maluku Utara (Malut).
Dalam sambutannya, Bupati memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPBD se-Malut serta semua pihak yang telah bekerja keras dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya di Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halbar.
“Kita semua menyadari wilayah kita memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, baik bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, maupun bencana non-alam seperti kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, diperlukan kesiapsiagaan dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi,” kata James Uang.
Bupati juga menekankan pentingnya prinsip berkelanjutan dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah. “Dalam pembangunan kita, harus berlandaskan prinsip berkelanjutan. Artinya, kita tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan Rakorda ini merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi, menyusun strategi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam penanggulangan bencana. “Saya berharap, melalui forum ini, kita dapat menghasilkan kebijakan dan program kerja yang efektif serta dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan,” tandas Bupati Halbar.
Sementara, Kepala BPBD Provinsi Malut Febi Alting, menyampaikan sesuai data BPBD, kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2023 hampir 90 persen adalah bencana hidrometeorologi, sedangkan 10 persen adalah bencana geologi. Oleh karena itu, peringatan dini dan edukasi masyarakat menjadi prioritas untuk mempersiapkan masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana.
“Memberikan edukasi kepada masyarakat sangatlah penting, sehingga masyarakat mengetahui cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana,” ucap Febi.
Febi juga berharap agar pemerintah daerah menjadi penanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana, meliputi pengurangan risiko bencana, perlindungan masyarakat, dan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam pengungsian.
“ Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk membentuk kelembagaan dan menyediakan alokasi anggaran yang memadai,” tandas Febi. (*)