BORERO.ID TERNATE – Sebelum realisasi pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 15 bulan maka aksi demonstrasi oleh ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD CB Ternate, dipastikan tak pernah surut.
Ratus Nakes ini menagih janji Gubernur Maluku Utara (Malut), KH. Abdul Gani Kasuba, untuk segara merealisasikan pembayaran TPP selama 15 bulan itu. Janji Gebernur Malut pada 24 Desember 2022 lalu, terus ditagih dengan penuh harap Gubernur tak ingkar janji.
Janji Gubernur pada 24 Desember lalu lantas pada Rabu (18/1/2023) kemarin, ratusan Nakes menyerbu Bandara Baabullah Ternate untuk menjemput Gubernur Malut. Namun, Gubernur batal datang dikabarkan masih di Jakarta. Esoknya, Kamis (19/1/2023) hari ini, para Nakes kembali menduduki Rumah Dinas Gubernur di Ternate.
Kedatangan mereka di Rumdis tersebut sejak pagi hingga siang hari. Sebagian Nakes, sebelumnya menunggu kedatangan Gubernur di Bandara Babullah dari Jakarta sejak pukul 07.00-09.20 WIT. Sayangnya orang nomor satu di Maluku Utara itu tak kunjung terlihat.
Massa Nakes pun ramai-ramai bergabung dengan rekan mereka menduduki Rumdis Gubernur di Kelurahan Takoma, Ternate. Meraka kemudian membentangkan spanduk bertuliskan tiga poin gugatan.
Diantaranya, Pemda Maluku Utara diminta segera membayar TPP Nakes RSUD CB sebanyak 15 bulan. Selain itu, massa Nakes juga mendesak KPK segera menangkap dan mengadili Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (atas perkara TPP). Juga mendesak Mendagri segara mopot jabatan Sekretaris Daeraha atau Sekda Maluku Utara Samsuddin A. Kadir.
Koordinator RSUD CB Menggugat, Zainal Ilyas mengatakan bahwa janji Gubernur atas pembayaran TPP itu akan terus ditagih ratusan Nakes. “Besok kami akan datang lagi kesini,” katanya.
Ketua Lembaga Pengawasan dan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau LPP-Tipikor ini menyatakan, para Nakes mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara agar memanggil dan memeriksa tiga Dewan Pengawasan atau Dewas RSUD CB Ternate.
Mereka diantantaranya, Sekda Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD), Ahmad Purbaya, serta Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara, Idhar Sidi Umar. “Jadi besok itu selain bertemu Guberbur, kami juga menggelar aksi di Kejati,” tandasnya. (Red)
