BORERO.ID TERNATE– Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate didemo Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (Ampuh) terkait pembangunan pelabuhan di Kelurahan Sulamada, Rabu 1 Februari 2023. Demonstrasi melibatakan para tokoh adat, dan puluhan pemuda di depan kantor Wali Kota Ternate ini lantaran Pemkot dianggap sudah sekian tahun tidak serius membangun pelabuhan Hiri.
Aksi tersebut cukup memakan waktu, bahkan sempat bersitegang dengan pihak keamanan Kepolisian maupun Satpol-PP Kota Ternate namun membuahkan hasil. Sebab, desakan Aliansi Masyarakat Pulau Hiri ditanggapi langsung Wali Kota M. Tauhid Soleman. Pucuk pimpinan Pemkot Ternate ini dihadapan masa aksi terutama para tokoh yang berpakaian adat kesultanan Ternate berkomitmen menyelesaikan pelabuhan Hiri pada Tahun 2023 ini.
Komitmen Wali Kota tidak hanya secara lisan, namun tercantum dalam kesepakatan bersama atau MoU bernomor: 552.3/04/2023 tentang pembangunan dermaga penyeberangan pelabuhan Hiri di Sulamada. MoU ini melibatkan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman selaku Pemerintah Kota Ternate. Selajutnya disebut sebagai pihak pertama, dan Abdul Kadir Sadik selaku Fanyira Soa Tamajiko mewakili masyarakat Kecamatan Pulau Hiri dalam hal ini bertindak atas nama Aliansi Masyarakat Pulau Hiri. Selajutnya disebut pihak kedua.
Turut menjadi saksi dari pihak pertama, Kepolres Ternate AKBP Andik Purnomo, Kepala Bapelitbangda Rizal Marsaoly, Kadis PUPR Rus’an M.Nur Taib, dan Irwan Bakar. Sementara saksi pihak kedua, Bakar Tubuleu, Arifin Yunus, Ardian kader, Taufik Ayub, dan Roni Ridwan.
Adapun terdapat empat point dalam MoU ini diantaranya pertama, pihak pertama bersedia membangun dermaga penyeberangan Pulau Hiri di Kelurahan Sulamadaha yang dianggarkan pada APBD Tahun 2023. Kedua, pembangunan dermaga penyeberangan Pulau Hiri di Kelurahan Sulamadaha dilaksanakan menggunakan perencanaan awal Tahun 2023.
Ketiga, pihak pertama wajib menyertakan anggaran pembangunan fasilitas pendukung (terminal, ruang tunggu, lahan parkir) pada Tahun 2023. Keempat, apabila poin-poin tuntutan di dalam nota kesepakatan bersama ini tidak dipenuhi maka atas nama masyarakat adat Pulau Hiri akan memboikot aktivitas Pemerintahan Kecamatan Pulau Hiri dan pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Pulau Hiri.
Usai penandatanganan MoU secara bersama, Wali Kota Ternate berharap masyarakat Hiri bersama-sama mengawal pembangunan dermaga Hiri pada Tahun ini.” Mari kita sama-sama kawal, kami pemerintah juga serius untuk dermaga pelabuhan hiri bukan karena ada agenda tertentu, tidak. Namun ini adalah bagian pelayanan pemerintah terhadap masyarakat,” kata M. Tauhid.
Sebelumnya koordinator Ampuh, Ardian Kader, menegaskan Pemkot Ternate perlu transparansi penggunaan anggaran pelabuhan Hiri, tahun 2022 sebesar Rp 2,9 miliar. “Hari ini juga Pemkot harus memaparkan master plan perencanaan pelabuhan Hiri didepan massa aksi, baik meliputi desain pemecah ombak, jembatan, ruang tunggu, hingga parkiran,” tegas Ardian saat menyampaikan orasinya.
Bahkan Pemkot Ternate wajib memikirkan dan menjelaskan skema anggaran (apakah APBD atau APBN) yang dapat memenuhi pembangunan ‘fasilitas darat’ selain pencetakan
tetrapod dan proses penenggelaman tahun 2023 (sesuai master plan). Sebab, anggaran
Induk 2023 tidak cukup membiayai itu semua. “Kami tidak ingin ada janji lagi tahun ini dan pelabuhan Hiri adalah harga diri kami,” bebernya.
Dalam aksi ini, masa aksi kemudian meminta Pemkot membuat MoU seperti dilakukan pada tahun 2020 bersama mantan Wali Kota Burhan Abdurrahman. “Isi MoU harus diketik bersama antara pemkot dan massa aksi, ditandatangani Wali Kota Ternate, Tokoh Adat Pulau Hiri, lembaga hukum negara dan masa aksi,” desak Ardian. (Red/Gan)
