BORERO.ID SANANA – Hearing bersama Mahasiswa dan OKP dengan DPRD, beserta pihak Polres Kepuluan Sula (Kepsul), Selasa (12/4/2022) sejak pukul 10 : 35 sampai 14 : 46 WIT terkait menyikapi kelangkaan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diminta untuk mengusut adanya mafia BBM yang melibatkan orang dalam. Hearing bersama ini sebelumnya menindaklanjuti aksi demonstrasi di wilayah Sula,11 April kemarin.
Dalam hearing bersama itu nama pejabat pemerintahaan juga mencuat lantaran diduga memiliki sejumlah pengkalan minyak tanah. Hal ini disampaikan Mahasiswa saat melakukan investigasi kurang lebih satu minggu terkait kelangkaan BBM di sejumlah lokasi.
Falmin Dayan, salah satu peserta dalam hearing itu bahkan mengkritik sistem pengeluaran izin pangkalan. Dimana lebih mengutamakan orang-orang yang memiliki kewenangan serta mempunyai uang sehingga bisa memiliki pangkalan minyak lebih dari satu. “ Jadi adanya rapat ini kita memintah kepada DPRD dan pihak kepolisian agar mengusut tuntas mafia BBM ini,” katanya.
Falmin membeberkan bahwa, persoalan itu sama halnya dengan PT Sanana Lestari di Desa Falahu juga memiliki pangkalan dengan puluhan ton kisaraanya dialokasikan 3 Bulan, 15 ton. Begitu juga pangkalan minyak di Desa Waihama dengan nama Safrina Bela, setiap bulan memiliki kuota 10 ton. “ Hal seperti ini yang membuat kelangkaan minyak BBM bagi masyarakat yang disubsidikan. Karena itu kami dapat menyimpulkan kelangkaan BBM utamanya jenis minyak tanah akibat mafia BBM yang dilakukan oleh orang dalam,” bebernya. Senada juga ditegaskan oleh Plt Ketua KNPI Sula Rifai Umasugi. Rifai meminta pihak Kepolisian Kepuluan Sula agar menangkap mafia BBM, sebab telah menjual BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat.
“ Ini adalah sala satu faktor utama sehingga kelangkaan minyak itu terjadi. Jadi kita suda tahu bersama bahwa ada Mafia minyak dibalik kelangkaan minyak ini ada permainan orang dalam,” tegas Plt Ketua KNPI Sula.
Baca juga : Rapat Bersama Mahasiswa Soal BBM, Ini Point Yang Disepakati
Lainnya : 10 Tuntutan Masa Aksi Tolak BBM di Sula
Semenatara, ketua Komisi II DPRD Sula Safrin Gailea dalam rapat tersebut menyatakan, terkait temuan itu segara ditindaklanjuti oleh komisi II dengan melakukan sidak disetiap pangkalan. Bukan hanya itu, setiap jatah minyak tanah di pangkalan akan dibatasi hanya 5 ton. “ Untuk setiap pangkalan dengan catatan bahwa pembelian minyak tanah bagi setiap Kepala Keluarga hanya diperbolehkan membeli 20 liter,” kata Safrin.
Sebelunya dalam kesempatan rapat bersama itu, Wakapolres Kompol Catur Erwin Setiawan juga menegaskan akan menindak tegas apabila ada oknum- oknum yang sengaja menimbun BBM saat ini. ” Kami dari pihak Polres tetap mengawal persoalan kelangkaan minyak ini. Karna persoalan minyak adalah kebutuhan masyarakat dan itu perlu dipantau langsung pihak Polres maupun DPRD Kepsul,” tegas Wakapolres.
Pihak- pihak yang hadir dalam rapat bersama itu diantara, ketua DPRD Sunaryo Theis, Wakil Ketua I AHKAM Gazali, Wakil Ketua II Hamja Umasangdji, Wakapolres,Kompol Catur Erwin Setiawan, Ketua Komisi II, Pertamina, PT Sanana Lestari, SPBU, Dinas Perindagkop, beserta sejumlah OKP KNPI, HMI, PMII, KMMI, LMND. (Ano)
