BORERO.ID TERNATE – Rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi wilayah Maluku Utara (Malut) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Turut hadir Gebernur Abdu Gani Kasuba (AGK) beserta sejumlah Kepala Daerah Bupati dan Walikota yang berlangsung di Gamalama Meeting Room Hotel Sahid Bela Ternate, Selasa (29/3/2020).
Usai rapat koordinasi itu, wakil ketua KPK Nurul Ghufron kepada sejumlah wartawan mengatakan, sejumlah laporan kasus dugaan korupsi khusunya di Provinsi Maluku Utara saat ini telah diproses. Meski demikian, Ghufron mengaku belum bisa merinci kasus-kasus apa saja yang saat ini ditangani KPK. “Sejumlah laporan kasus dugaan korupsi yang telah masuk dan sudah ditangani oleh penyidik KPK,” ungkapnya.
Menurut Ghufron, jika sudah cukup alat bukti KPK akan menggelar ekspos perkara serta menetapkan orang sebagai tersangka. Dalam sejumlah dugaan korupsi itu, selain di tangani KPK namun juga telah ditangani kejaksaan dan kepolisian.
Baca juga : KPK Datang Monitor Perkara di Maluku Utara
“ Untuk itulah KPK juga terus berkoordinasi dalam penanganan kasus-kasus korupsi,” jelasnya mengahiri.
Diketahui, kegiatan rapat koordinasi itu juga dilaukakn pakta integritas bersama KPK yang dihadiri sejumlah kepala daerah diantaranya Gubernur AGK, Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim, Bupati Halmahera Barat James Uang, Bupati Helmahera Tengah Edi Langkara, Bupati Halmahera Utara Frans Manery, Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik, Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus, beserta Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus.
Pakta integritas ini merupakan program pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. (Red)
