BORERO.ID HALBAR– DPRD kabupaten Halmahera Barat (Halbar) memberi apresiasi ke Pemda Halbar atas perolehan opini BPK atas LKPD tahun 2022 yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini disampaikan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Paripurna berlangsung di ruang rapat DPRD Halbar dihadiri oleh Wakil Bupati bersama Forkopimda Kabupaten Halbar, Senin(31/07/2023).
Djulice D Baura, mewakili Ketua DPRD Halbar menyampaikan, mewakili badan anggaran dan lembaga DPRD menyampaikan laporan badan anggaran dan rekomendasi DPRD terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Halbar tahun anggaran 2022.
Sebagai perwakilan rakyat dan mitra pemerintah daerah, DPRD telah mengadakan berbagai tahapan evaluasi dan diskusi yang komprehensif terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Secara kronologis dapat dilaporkan sebagai berikut.
Pertama, kronologis pembahasan ranperda yakni kesatu Pengajuan dokumen ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dengan surat bupati halbar nomor 188.34/733/2023 pada tanggal 7 Juli 2023. Kedua, paripurna penjelasan kepala daerah atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023.
Ketiga pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 secara internal badan anggaran pada tanggal 26-27 Juli 2023. Keempat, dilanjutkan dengan pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 antara badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah kabupaten Halbar pada tanggal 27 sampai 28 juli 2023.
” Dan pada hari ini Senin tanggal 31 Juli 2023 paripurna pengambilan keputusan DPRD terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022″ kata dia.
” Mewakili DPRD, kami menghargai dan mengakui dedikasi serta kerja keras pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program-program prioritas demi kesejahteraan masyarakat, kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada kinerja pemerintah daerah karena berhasil memperoleh opini BPK atas LKPD tahun 2022 yakni wajar tanpa pengecualian (WTP)” tambah Djulice.
Baca juga : Pemda Halbar Didesak Segera Usul KUA PPAS Sebelum Kena Penalti
Sementara wakil Bupati Halbar dalam sambutannya mengatakan, telah menjadi tekad dan komitmen bersama untuk terus memantapkan prinsip Good And Clean Governance sebagai landasan untuk menjawab tantangan dan peluang serta mempercepat laju pembangunan di berbagai bidang kehidupan demi tercipta kesejahteraan bersama.
“Atas nama Pemda halbar saya berterimakasih dan apresiasi yang setingginya kepada pimpinan dewan dan semua anggota dewan yang sejak penyampaian dan pengambilan keputusan ranperda ini, tentunya telha mencurigakan segala kemampuan serta memberikan perhatian yang sangat serius sehingga proses pembahasannya dapat berjalan dengan baik,”ucapnya.
Djufri mengatakan, koreksi dan saran serta usulan yang berkembang selama pembahasan disetiap agenda rapat paripurna dilihat sebagai konteks yang utuh serta terintegrasi dengan meyakini bahwa hal ini merupakan bagian dari dinamika kehidupan berdemokrasi.
“tentunya yang mengedepankan logika rasional dan konstruktif dalam menyatukan berbagai pendapat guna menemukan titik temu sebagai acuan terhadap pelaksanaan APBD di tahun mendatang,” tutupnya. (*)
Penulis : Iin Afriyanti
Editor : Sandin Ar