BORERO.ID SANANA – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tentang Rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang digelar oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) menjadi wadah bagi Bupati Kepuluan Sula Fifan Adeningsi Mus untuk menyampaikan aspirasinya saat menjadi pembicara atau salah satu pemateri. Kegiatan Rakornas ini dipusatkan di Hotel Santika Primer Jakarta, Selasa (13/9/2022), dibuka Sekjen Kementrian Desa dan PDTT Taufik Majid.
Fifian dalam paparannya terkait langkah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menyatakan, Kepulauan Sula memiliki Sumber Daya Alam (SDM) cukup memadai. Namun, potensi SDM itu belum dapat dikelola secara maksimal karena tidak didukung dengan konektifitas infrastruktur memadai, yakni jalan dan jembatan serta dermaga maupun infrastruktur pendukung lainnya. ” Kita punya potensi sumberdaya, tapi pengelolaannya belum efektif karena tidak didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai,” kata dia.
Melalui kesempatan di forum Rakernas itu, Fifian meminta kepada Kementrian dan lembaga terkait untuk membantu Kepulauan Sula sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan cara demikian sehingga Kepulauan Sula dapat keluar dari status daerah tertinggal yang ditetapkan perintah pusat. ” Ukuran daerah tertinggal karena daerah kami tidak memiliki toko di setiap desa, itu saya akui, tapi kalau dari aspek lain saya pikir harus dikaji ulang,” ungkapnya. ” Karena masalah yang ada di Sula adalah masalah infrastruktur, dalam hal ini jalan dan jembatan, tapi kalau masalah potensi sumberdaya kami punya potensi cukup besar,” sambung Bupati Fifan Adeningsi Mus.
Sekjen Kemendes PPDT, Taufik Majid saat membuka Rakornas tersebut mengatakan, untuk membangun Kepulauan Sula dan Taliabu menjadi tanggungjawab semua pihak, termasuk kementrian. Olehnya itu, dalam pelaksanaan Rakornas ini pihaknya berharap pada seluruh Kementrian dan lembaga terkait untuk dapat menyiapkan program untuk dilaksanakan di hari aksi nasional nanti.
” Untuk mensukseskan program aksi nasional dan membawa Sula dan Taliabu keluar dari status daerah tertinggal, maka, peran serta dukungan pemangku kepentingan, terutama pimpinan SKPD sangat diharapkan,” jelas Taufik.
Kegiatan tersebut selain dihadiri Bupati Kepulauan Sula, Fifan Adeningsi Mus, juga dihadiri Bupati Kabupaten Pulauan Taliabu, Aliong Mus, Sekretaris daerah Kepulauan Sula Muhlis Soamole, serta sejumlah SKPD terkait dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Salian itu turut hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Provinsi Maluku Utara Salmin Janidi, Dirjen PPDT Kemendes, Keterwakilan Kementri Perokonomian, keterwakilan Kementri Energi dan Sumberdaya alam, keterwakilan Kementrian tenaga kerja, perwakilan Mentri Kominfo serta sejumlah perwakilan lembaga terkait. (Red/Ano)
