BORERO.ID TERNATE– Pekerjaan jalan lingkar pulau Obi, di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) terpaksa pada Tahun 2022 ini distop. Pemerintah pusat melalui kementerian PUPR tak lagi menganggarkan Tahun ini terkait kelanjutan proyek pekerjaan jalan milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah II Maluku Utara itu. Pemicunya diduga sering terjadi aksi demontrasi sehingga anggaran jalan lingkar pulau obi tak dianggarkan kembali.
Kepala Satuan Kerja (Kasatker) II BJPN Malut Chandra Syah Parmance mengaku, saat ini pihaknya membutuhkan dukungan untuk jalan lingkar pulau Obi karena agar dapat dilajutkan kembali. Sebab jalan lingkar Obi pada Tahun 2022 ini tak lagi mendapat kucuran angggaran dari pemerintah pusat sehingga dihentikan atau tidak dilanjutkan lagi.
Chandra menceritakan, proyek jalan sekitar 30 miliar lebih itu dahulu Pemda meminta ke pihak BPJN agar ditangani. Akan tetapi prorek jalan tidak serta merta langsung ditangani, harus melalui proesdur yakni usulan Pemda setempat ke kementerian. Lantas Gubernur Malut berupaya meminta untuk diberi perhatian juga ke Pulau Obi. Sebab pada waktu itu proyek jalan di Kabupaten Pulau Morotai genjar ditangani BPJN karena banyak paket anggaran.
“ Tapi kemudian telah diajukan ke Kementerian PUPR demi perhatian ke Pulau Obi. Dananya kemudian didapat langsung dikerjakan pihak Balai. Anehya setelah didapat dan dikerjakan tapi didemo. Kemarin pekerjaanya 2021 sudah selesai. Namun Tahun 2022 ini tidak ada lagi dianggarkan. Ya itu tadi, masalahnya didemo-demo terus, ” katanya kepada sejumlah wartawan di Ternate, Selasa (8/3/2022).
Candra bilang, saking banyak sering kali didemo sehingga membuat tim Kementerian pusat tidak lagi memberi anggaran penanganan lanjutan Tahun 2022 ini. Padahal BPJN sangat berkeinginan membangun untuk lebih baik. Dia mengungkapkan, Tahun 2021 kemarin penganggaran jalan lingkar Pulau Obi sekitar 30 miliar lebih dengan panjang pekerjaan 19 kilo meter. Sementara lebar jalan itu sekitar 11 meter namun belum dilakukan pengasapalan. Meski demikian, dirinya berharap pada Tahun ini mendapat kucuran anggaran untuk dilakukan pengaspalan.
“ Bingung dengan ketidakjelasan demontrasi yang ada. Padahal waktu itu juga diberi sport DPRD Provinsi untuk membangun Maluku Utara terutama di Pulau Obi,” ujarnya.
Candra menambahkan, soal aspal apabila dipaksakan dilakukan dengan menggunakan anggaran 30 milyar lebih itu kemungkinan hanya dapat 7 kilo meter. Namun anggaran 30 miliar lebih difokuskan dahulu membuka badan jalan sehingga mencapai 19 kilo meter tersebut.
“ Jadi kendala Tahun 2022 ini tidak mendapat kucuran anggaran selain didemo juga hal ini menjadi kewenangan kementerian pusat. Kita hanya pelaksana, jadi sangat disayangkan menghambat pembangunan,” tandasnya.
Diketahui, pekerjaan jalan lingkar pulau Obi Tahun 2021 kemarin dikerjakan PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera dan PT Shebeley Utama Perkasa (KSO), dengan nilai kontrak Rp 35. 670. 761. 000 (Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). Sayangnya,pada Tahun 2022 ini tidak dilanjutkan karena tak ada anggaran lagi. (Red)
