BORERO.ID HALBAR – Ketua DPC Demokrat Halmahera Barat (Halbar) Ibnu Saud Kadim, menyatakan Bupati beserta lima anggota DPRD terpilih dari Partai Demokrat berupaya melengserkan dirinya. Pernyataan ini dibantah keras salah satu anggota DPRD terpilih dari Partai Demokrat, Yoram Uang.
Yoram Uang menegaskan bahwa pernyataan Ibnu Saud Kadim itu hanyalah salah paham. Ia bersama empat anggota DPRD terpilih dan Bupati tidak pernah melakukan tindakan tersebut.
“Sebagai Ketua DPC, tidak etis mempublikasikan masalah internal partai. Langkah yang kami tempuh bertujuan untuk menjaga kesolidan internal Partai Demokrat. Selama ini, DPC Partai Demokrat yang dipimpin Ibnu Saud Kadim mengalami banyak benturan internal yang justru bersumber dari Ketua,” kata Yoram, Senin (3/6/2024).
Ia menjelaskan, selama proses kompetisi Pileg kemarin memang sangat ketat, beberapa orang termasuk Sekretaris DPC Demokrat Kristofel Sakalaty, Bupati, Ibu Bupati Meri Popala, bahkan dirinya sendiri dikeluarkan dari grup DPC.
“Kami legowo karena kepentingan partai pasca Pileg kemarin, tetapi gerakan-gerakan Ketua terus tidak terbendung. Atas dasar ketidaknyamanan itulah kami berlima memilih berkonsultasi ke tingkatan lebih tinggi,” tambahnya.
Yoram mengungkapkan, di Jakarta mereka berkonsultasi dengan Sekretaris DPD Demokrat Provinsi dan dipertemukan dengan Ketua DPC. Mereka menyepakati beberapa hal bersifat rekonsiliasi untuk mengakhiri masalah internal. Ibnu Saud Kadim menandatangani surat pernyataan untuk tegak lurus pada Jujur Jilid Dua dengan konsekuensi pemecatan jika diabaikan.
“Tuduhan Bupati berusaha memaksakan dirinya sebagai Ketua DPRD itu adalah informasi yang tidak benar. Setelah Pileg, Bupati meminta kepada Andi Arif sebagai Kabapilu Pusat agar usulan Ketua DPRD Halbar diusulkan tunggal, yaitu Ibnu Saud Kadim,” ungkap adik Bupati James Uang ini.
Menurut Yoram, mereka mengadakan rapat pleno di DPC ditandatangani semua peserta, namun pleno tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan PO 03 tahun 2023. PO ini mengisyaratkan syarat-syarat seperti pengalaman ber-DPR, suara terbanyak, pengalaman organisasi, dan strata akademik.
“Dengan syarat yang ada, saya memilih tidak diusulkan sebagai pimpinan DPRD karena menghargai Ketua DPC dan senior di partai. Yang diusulkan adalah Ibnu Saud Kadim, Melson Waery, dan Veronika Tony,” tuturnya.
Baca juga : Dinamika Politik, Bupati dan 5 Anggota DPRD Gagal Singkirkan Ibnu
Yoram menyampaikan, loyalitas dan keikhlasannya justru dibalas dengan gerakan Ketua DPC yang ingin mendorong saudaranya, Ikbal H. Ali, menjadi salah satu calon kepala daerah. Ini menimbulkan turbulensi internal partai yang tidak seharusnya terjadi.
“Hasil pleno DPC mengusulkan tiga orang untuk masuk bursa Ketua DPRD dinilai oleh DPP bertentangan dengan PO dan dianulir DPP. Yang diusulkan adalah Ketua DPC Ibnu Saud Kadim dan saya, Yoram Uang, peraih suara terbanyak,” ucapnya.
Pengalaman berorganisasi sebagai Wakil Ketua Umum DPP Apdesi RI dan strata akademik menjadi pertimbangan normatif oleh DPP, bukan hubungan kekerabatan. Yoram menyatakan siap tunduk dan tegak lurus terhadap keputusan DPP.
“Dihadapan DPP, Ketua DPC tidak mengakui saya sebagai Kabapilu DPC Demokrat Halbar, padahal jauh sebelum tahapan Pileg berjalan, saya diperintah langsung oleh Ketua untuk menggantikan Bapak Faldi Anjas. Saya telah melaksanakan tugas Kabapilu dan Partai Demokrat keluar sebagai pemenang Pileg di Halbar berkat kerja keras semua kader,” tandasnya.
Ia mengajak semua yang telah menandatangani pernyataan dan usulan pimpinan dewan untuk patuh dan berhenti membuat gaduh di internal. “Ini adalah keputusan normatif oleh DPP, bukan paksaan dari Bupati,” pungkas Yoram. (*)